Akmal : Sekwan Itu Jembatan Kepala Daerah dan DPRD

---

Sekretaris DPRD adalah jabatan luar biasa. Jabatan ini memiliki tantangan berbeda dibanding jabatan setingkat di jajaran pemerintahan daerah.

"Orang yang dipercaya kepala daerah menjadi Sekwan (Sekretaris DPRD) itu pasti luar biasa. Pendekatan kepemimpinannya bukan hanya manajerial, tapi juga politik dan hukum," puji Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik saat mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional VIII Asdeksi di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Seminar Asosiasi Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia itu mengangkat tema Peran Strategis Sekwan Menyambut Anggota DPRD Hasil Pemilu 2024 dan Upaya Menjaga Hubungan yang Harmonis Antara Kepala Daerah dan DPRD Menghadapi Kontestasi Pilkada Serentak Tahun 2024.

"Sekretaris DPRD atau Sekwan itu jembatan kepala daerah dan DPRD," sambung Akmal.

"Setwan (Sekretariat DPRD) itu SKPD yang unik dan istimewa. Jadi mereka itu SKPD yang tidak biasa," kata Akmal.

Karena tidak biasa, maka pendekatan mereka juga harus tidak biasa. Grade mereka juga tidak boleh disamakan dengan SKPD lainnya.

Karena itu menurutnya, penting bagi Sekwan untuk memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk mengatur tata tertib dan tata kelola kerjanya. Dengan spesifikasi menjadi jembatan antara kepala daerah dan DPRD.

"Ini yang belum dirumuskan secara baik. Ini harus dibuat, harus dibangun," kata Akmal.

Lantas bagaimana cara mengukur kinerja Sekwan? Kalau pemerintah daerah, dilihat sejauh mana organisasi perangkat daerah bekerja dengan baik. Sementara Sekwan, dilihat sejauh mana dia bisa bersinergi baik dengan Alat Kelengkapan DPRD (AKD).

Tapi secara umum, Akmal menilai kinerja Sekwan di Indonesia sudah baik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kata Akmal juga berterima kasih atas kontribusi seluruh Sekwan di Indonesia atas terciptanya suasana kondusif di daerah selama tahapan pemilu lalu

"Saya ditanya Pak Mendagri, bagaimana hubungan pemerintah daerah dan DPRD, termasuk sebelum dan pascapemilu. Saya jawab baik-baik saja Pak Menteri. Faktanya, kan memang baik-baik saja," ungkap Akmal.

Sementara untuk tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini, Akmal minta agar pemerintah daerah
melengkapi semua dukungan yang diperlukan termasuk pembiayaan.

Jelang pilkada, tensi politik pasti akan semakin menghangat. Akmal mengingatkan agar Sekwan berhati-hati jangan terseret kepentingan politik.

"Tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi," pesan Akmal.

"Sekwan juga harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Jadi perlu muhasabah. Karena ada dewan yang lanjut, tapi pasti ada juga yang tidak lanjut di periode berikutnya," saran pejabat pusat yang sudah lebih tujuh bulan dipercaya menjadi Penjabat Gubernur Kaltim itu.

Ketua Umum Asdeksi Aris Wibawa menyebutkan organisasi ini sudah berusia 17 tahun. Sekarang mereka juga sudah memiliki Sekolah Sekwan.

"Sekolah Sekwan ini penting. Kalau partai politik punya sekolah politik, maka Sekwan juga harus punya Sekolah Sekwan," kata Aris Wibawa. Akmal mendukung keberadaan Sekolah Sekwan ini dan akan segera melaporkan kepada Mendagri Tito Karnavian.

Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional VIII Asdeksi diikuti 1.091 peserta dari 261 kabupaten kota. (sul/ky/adpimprov kaltim)