Borneo Forum 2026, Wagub Seno Tekankan Transformasi Industri Sawit

---

BALIKPAPAN – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Seno Aji menghadiri, membuka secara resmi, dan memberikan sambutan pada kegiatan 9th Borneo Forum 2026 yang digelar di Ballroom Platinum Hotel Balikpapan, Kamis (6/8/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Timur yang telah menyelenggarakan forum tersebut di Bumi Etam.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini,” ujarnya.

Menurut Seno Aji, tema yang diangkat tahun ini, Resilience, Innovation, and Transformation: Empowering the Palm Oil Industry Beyond Sustainability, sangat relevan dengan tantangan dan peluang industri kelapa sawit saat ini.

Ia menjelaskan, perkebunan kelapa sawit telah menjadi sektor prioritas di berbagai daerah. Di Kalimantan Timur, luas perkebunan sawit mencapai sekitar 1,6 juta hektare, sedangkan total luas perkebunan sawit di Pulau Kalimantan mencapai sekitar 6 juta hektare.

“Kalimantan Timur menghasilkan sekitar 4,3 hingga 4,9 juta ton CPO per tahun. Jumlah ini menyumbang hampir 10 persen dari total produksi minyak sawit nasional,” terangnya.

Meski demikian, menurutnya masih terdapat ketimpangan antara perusahaan perkebunan besar dan pekebun rakyat, terutama terkait akses terhadap pabrik kelapa sawit (PKS).

“Kebun rakyat umumnya tidak memiliki pabrik kelapa sawit sendiri. Karena itu, forum ini diharapkan dapat membahas dan mengakomodasi berbagai solusi, termasuk tata cara dan standar operasional pendirian pabrik kelapa sawit nonkebun di daerah masing-masing,” jelasnya.

Seno Aji mengaku sering menerima keluhan dari pekebun rakyat terkait harga tandan buah segar (TBS) yang cenderung lebih rendah saat dijual ke PKS milik perusahaan perkebunan.

“Kita perlu mendengarkan aspirasi pekebun rakyat. Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) juga membutuhkan perhatian bersama agar tercipta keadilan dalam tata niaga sawit,” katanya.

Ia juga mengapresiasi hubungan harmonis antara pelaku usaha perkebunan sawit dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selama ini terjalin dengan baik melalui komunikasi intensif bersama Dinas Perkebunan.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada anggota GAPKI di Kalimantan Timur. Sebagian besar tenaga kerja di sektor perkebunan sawit merupakan tenaga kerja lokal. Hal ini sangat membanggakan karena mampu mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Seno Aji menegaskan, penguatan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi kerakyatan dinilai lebih stabil dibandingkan ketergantungan pada sektor sumber daya alam.

“Kami memiliki program untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan dukungan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Menurutnya, pengembangan industri sawit ke depan harus bertumpu pada tiga hal, yaitu ketahanan menghadapi perubahan, keberanian berinovasi, dan kemampuan melakukan transformasi.

“Tantangannya sudah jelas. Lahan tidak bisa terus bertambah, sehingga yang harus ditingkatkan adalah produktivitas dan hasil panen,” tegasnya.

Karena itu, edukasi kepada pekebun rakyat perlu terus ditingkatkan agar produktivitas kebun rakyat dapat menyamai produktivitas perkebunan besar.

“Jika produktivitas meningkat, harga TBS yang diterima pekebun rakyat juga akan semakin kompetitif,” katanya.

Wagub juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.

“Sesuai arahan Presiden, kita ingin memastikan swasembada beras dan swasembada pangan. Karena itu, lahan sawah aktif tidak boleh dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit,” tegasnya.

Ia meminta dukungan GAPKI untuk turut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberadaan lahan pertanian pangan, tidak hanya di Kalimantan Timur tetapi juga di seluruh wilayah Kalimantan.

Selain itu, Seno Aji mendorong pengembangan hilirisasi industri sawit di daerah.

“Dari sekitar 4,9 juta ton CPO yang diproduksi di Kalimantan Timur, baru terdapat sekitar dua pabrik minyak goreng. Selebihnya dikirim ke luar daerah untuk diolah. Kami berharap investor dapat hadir dan membangun lebih banyak industri pengolahan sawit di Kalimantan Timur,” ajaknya.

Ia juga menyoroti masih rendahnya dana bagi hasil (DBH) sektor kelapa sawit yang diterima daerah.

“Dengan luas perkebunan mencapai 1,6 juta hektare, Kalimantan Timur hanya menerima DBH sekitar Rp10 miliar per tahun. Nilai ini tentu belum sebanding dengan kontribusi sektor sawit terhadap daerah,” ujarnya.

Selain itu, ia mengajak GAPKI untuk turut membahas optimalisasi pajak air permukaan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami berharap ada solusi terbaik yang dapat memberikan manfaat bagi daerah sekaligus mendukung keberlanjutan industri sawit,” katanya.

Berbagai isu strategis industri kelapa sawit dibahas dalam forum tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap forum ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan dapat diterapkan oleh seluruh anggota GAPKI di Indonesia.

“Kami berharap forum ini melahirkan berbagai gagasan, kemitraan, dan langkah strategis yang memberikan manfaat bagi Kalimantan Timur khususnya dan Kalimantan pada umumnya,” pungkasnya. (ayu/her/adpimprovkaltim)