CSR Harus Berbasis Kebutuhan Masyarakat, Termasuk Penanganan Stunting

BALIKPAPAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni membuka kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bangga Kencana dan Gebyar Penghargaan Pentahelix dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2024, yang diinisiasi Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim di Aula Makodam VI Mulawarman, Balikpapan, Rabu (16/10/2024).

Sekda Sri Wahyuni mengapresiasi Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim yang telah menggelar kegiatan ini, serta seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam upaya menyukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Bencana) dan percepatan penurunan stunting di wilayah Benua Etam.

“Terima kasih dan apresiasi kepada BKKBN. Ini bukan hanya seperti rakor ya tapi juga ada apresiasi kepada pentahelix. Karena urusan keluarga berencana, penanganan stunting itu bukan hanya urusan BKKBN, tetapi ini juga tanggung jawab seluruh stakeholder. Kita semua punya tanggung jawab menekan dan mengatasi stunting,” kata Sri Wahyuni.

Lanjut Sri, penghargaan yang diberikan menunjukkan bahwa mitra-mitra kerja pemerintah daerah sudah memberikan kontribusi untuk penanganan stunting baik di sektor hulu maupun hilirnya. Dirinya berharap tanggung jawab sosial ini tidak hanya menggugurkan kewajiban perusahaan yang memang memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi Kaltim dan regional. Tapi juga ini untuk membangun hubungan yang baik, investasi sosial dan budaya yang baik antara mitra kerja dengan masyarakat.

“Kita melihat bahwa perusahaan yang CSR-nya itu bagus berkolaborasi dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi tidak hanya CSR-nya itu by insight dari perusahaan saja, tapi berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat dan program prioritas pemerintah daerah. Kita lihat ini gesekannya kecil. Ada beberapa perusahaan yang kita lihat penyaluran CSR-nya itu benar-benar dekat dengan kebutuhan masyarakat justru perusahaan itu akan mendapat respons positif dan dukungan masyarakat,” jelas Sri.

Sri Wahyuni juga berharap kolaborasi pemerintah dengan seluruh stakeholder dapat terus ditingkatkan untuk percepatan penurunan stunting dari sektor hulu dan hilirnya. Termasuk kerja sama yang telah terjalin baik antara Pemprov Kaltim dengan TNI dalam hal ini Kodam VI Mulawarman.

“Bagi Pemprov Kaltim selain stunting, sudah sejak lama bekerja sama dengan TNI misalnya untuk pembangunan rumah layak huni. Lalu sekarang dengan adanya program air bersih, kita berharap CSR perusahaan-perusahaan, untuk daerah-daerah remote yang kesulitan untuk sumber daya air bersih bisa bekerja sama dengan Kodam VI Mulawarman yang memiliki alat pendeteksi sumber air bersih, kemudian kapasitasnya untuk membantu sanitasi yang dibutuhkan masyarakat untuk pencegahan stunting,” pungkas Sri Wahyuni.

Pada kesempatan ini, Sekda Sri Wahyuni didampingi Kasdam VI Mulawarman Brigjen TNI Bayu Permana dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Sunarto menyerahkan penghargaan BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) kepada sejumlah perusahaan yang telah berkontribusi dalam penanganan stunting di Kaltim. (her/sul/ky/adpimprov kaltim)