Dorong Kepercayaan dan Investasi, Keterbukaan Informasi Jadi Kunci Pembangunan Daerah

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong transparansi informasi publik. Atas nama Pemprov Kaltim, Gubernur Dr H Rudy Mas'ud (Harum) menyampaikan apresiasi dan selamat kepada instansi dan lembaga penerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2025 dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim.

"Jadikan penghargaan ini untuk memotivasi instansi agar semakin terbuka menyampaikan berbagai informasi untuk masyarakat," ujar Gubernur Harum melalui sambungan zoom saat Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Kalimantan Timur Tahun 2025 di Pendopo Lamin Etam Jalan Gajah Mada Samarinda, Jumat 3 Oktober 2025.

Gubernur berharap seluruh pimpinan badan publik, terutama pimpinan instansi pemerintah dan kepala daerah (bupati/wali kota) untuk senantiasa membuka informasi ke publik.

Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji mengakui adanya persaingan positif dari seluruh badan publik, mulai pemerintah daerah, BUMD, instansi vertikal, hingga lembaga dalam upaya keterbukaan informasi.

"Tentu ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah maupun badan publik itu sendiri," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Dr Donny Yoesgiantoro menyoroti posisi Kaltim sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Menurutnya, penting bagi Kaltim untuk menyajikan informasi daerahnya secara terbuka agar diketahui berbagai pihak.

"Kepercayaan itu bukan hanya masyarakat, tetapi pelaku usaha, para investor agar berminat datang dan berinvestasi di daerah," jelas Donny, menegaskan bahwa transparansi adalah magnet ekonomi dan sebuah kebutuhan.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kaltim, Imran Duse, menjelaskan bahwa penerima penghargaan merupakan hasil penilaian E-Monev kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan sejak Juni 2025.

Penghargaan ini diberikan untuk berbagai kategori, meliputi BUMD, BLUD, penyelenggara Pemilu, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, dan instansi vertikal.

Hadir pejabat kabupaten/kota, instansi vertikal/kementerian/lembaga di Kaltim, para komisioner KI Kaltim.(yans/bib/adpimprovkaltim)