FGD Isu Strategis IKN. Pj Gubernur Akmal : Cegah Masalah Berubah Menjadi Konflik

---

BALIKPAPAN - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Isu-Isu Strategis Ibu Kota Nusantara (IKN) di Mahakam Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan, Rabu 17 Juli 2024.

FGD digagas dan dihadiri Staf Khusus Presiden (SKP) Grace Natalie menghadirkan narasumber Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kaltim Brigjen TNI Hardani Lukitanta Adi dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim, Pj Gubernur Akmal Malik mengapresiasi dilaksanakannya FGD terkait isu-isu IKN, terutama dalam diskusi mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi dalam membangun IKN.

"Terima kasih Bu Grace sudah datang dan FGD ini menjadi ruang diskusi yang sangat bagus bagi kita untuk mencarikan solusi atas permasalahan di IKN," katanya.

Akmal Malik menegaskan setiap kegiatan pembangunan pasti menimbulkan masalah, baik lingkungan, sosial maupun hal lain yang ikut terdampak.

"Yang kita hindari bagaimana masalah itu  jangan bermetamorfosa menjadi konflik," tandasnya.

Pada dasarnya, ungkap Akmal, Pemerintah Provinsi Kaltim dan kabupaten kota serta lembaga di Kaltim sepakat dan mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait IKN.

"Ibarat sinetron, pemain utamanya adalah Otorita IKN. Tapi kami selaku pemerintah daerah tetap all out mendukung IKN," tegasnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini pun mengungkapkan ekspektasi masyarakat yang terlalu besar terhadap IKN menjadi salah satu permasalahan yang harus dikomunikasikan secara efektif.

"Ketika ekspektasi yang begitu tinggi itu kita gagal meng-organize dan menata dengan baik, maka akan memunculkan riak-riak," jelasnya.

Sebab, masalah lahan, ketimpangan ekonomi dan SDM, ketahanan pangan serta kelompok termaginalkan sering terjadi di sisi apa pun.

Selain itu, pembangunan IKN yang bertahap dengan luasan kawasan dan peruntukkannya, sehingga memerlukan waktu panjang namun sesuai target yang ditetapkan.

"Tapi semoga kolaborasi dan komunikasi yang efektif di antara kita akan mampu menjadi solusi itu semua," bebernya.

Staf Khusus Presiden (SKP) Grace Natalie mengemukakan FGD bagian dari upaya meresolusi permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam percepatan pembangunan IKN.

"Bapak Presiden berulang kali mengatakan ini (IKN) proyek jangka panjang, bukan proyek setahun dua tahun," ujarnya.

Momentum penting IKN lanjutnya berada di Bulan Juli rencana Presiden RI berkantor dan perayaan 17 Agustus, serta beberapa agenda penting lainnya.

"Inilah maksud FGD kita untuk lebih banyak mendengar dari bapak ibu guna memperkaya pemahaman kami tentang sisi positif maupun negatif IKN," tambahnya.

Tampak hadir perwakilan kepala daerah kabupaten dan kota se-Kaltim, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, akademisi, stakeholders terkait dan mitra pembangunan OIKN. (yans/sul/ky/adpimprov kaltim)