Gubernur Pimpin Rapat Pengendalian Inflasi, Beras Kaltim Aman Sampai 5 Bulan ke Depan

---

SAMARINDA – Pengendalian inflasi menjadi perhatian serius Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, terutama memasuki Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1446 H. Gubernur melihat ada empat faktor yang harus menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi.

“Pertama ketersediaan pangan terutama beras. Kedua distribusi yang harus didukung infrastruktur jalan yang baik. Ketiga harga terjangkau dan keempat komunikasi yang efektif,” kata Gubernur Rudy Mas’ud saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/3/2025).

Untuk ketersediaan pangan terutama beras, Gubernur memberi catatan agar Bulog dapat menjaga stok beras dengan baik. Sebab masyarakat Kalimantan Timur secara umum mengonsumsi beras. Ditambah lagi kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bisa dipastikan menyebabkan kebutuhan beras semakin meningkat.

Kaltim harus melakukan langkah-langkah optimalisasi lahan persawahan dengan memanfaatkan sungai-sungai yang dimiliki. Baik dari Sungai Mahakam yang melintasi Kutai Kartanegara dan Kutai Barat atau Sungai Longkali di Paser dan berbatasan dengan Penajam Paser Utara (PPU). Panen Kaltim diupayakan tidak lagi sekali setahun, tapi dua hingga tiga kali setahun.

Hal kedua yang harus diperhatikan untuk menekan inflasi adalah distribusi. Distribusi pangan yang baik harus ditopang oleh kondisi jalan yang layak dan baik.

“Keterlambatan distribusi juga berpotensi menyebabkan inflasi,” ungkap Gubernur.

Sebab itu ke depan ia bertekad agar seluruh jalan yang menghubungkan 10 kabupaten dan kota di Kaltim dalam kondisi mulus dan baik. Hal ini penting agar distribusi berjalan lancar sehingga tidak mudah menyebabkan inflasi.

Faktor ketiga terkait keterjangkauan harga Gubernur Rudy Mas’ud berharap ke depan OPD terkait lebih giat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah menekan inflasi. Semisal kenaikan harga cabai hingga lebih dari Rp100 ribu dan sontak penjadi pendorong inflasi.

“OPD terkait harus meningkatkan sosialisasi agar masyarakat mau menanam cabai di pekarangan masing-masing,” saran Gubernur.

Kemudian komoditi lain yang juga berpotensi mengalami kenaikan harga adalah minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng mestinya tidak boleh terjadi di Kaltim. Pasalnya, Kaltim yang memiliki kebun sawit hingga jutaan hektare dan telah memiliki beberapa perusahaan CPO. Sejumlah refinery juga sudah hadir di Kaltim. Antara lain di Bontang dan Balikpapan.

“Karena semua ada di sini, seharusnya tidak perlu lagi pengapalan. Hanya tinggal packaging (pengemasan). Justru ini menjadi peluang usaha,” sambung Gubernur.

Langkah keempat yang tidak kalah penting yang harus dilakukan melakukan komunikasi yang efektif kepada masyarakat untuk bijak berbelanja dan tidak panic buying di momen-momen Ramadan dan mendekati Idulfitri.

“Gunakan semua media untuk melakukan edukasi efektif kepada masyarakat. Termasuk melibatkan ulama dan tokoh-tokoh agama,” pesan Gubernur.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Budi Widihartanto menjelaskan inflasi Kaltim saat ini berada di bawah rata-rata nasional. Inflasi Kaltim bulan ke bulan sebesar 0,31%. Inflasi tahun ke tahun 1,47% dan inflasi tahun kalender 1,47%. Capaian Kaltim berada di bawah rata-rata nasional, yakni inflasi bulan ke bulan 0,44%, inflasi tahun ke tahun 1,57% dan inflasi tahun kalender 1,57%.

Sementara Pimpinan Wilayah Bulog Kaltim dan Kaltara Mersi Windrayani mengungkapkan persediaan beras CBP sebanyak 17.293 ton. Ditambah stok beras komersil sebanyak 450 ton per 10 Maret 2025. Gula pasir 167 ton dan minyak goreng 135,3 ton.

“Persediaan beras kita masih cukup untuk 4 sampai 5 bulan ke depan Pak Gubernur,” tegas Mersi.

Rapat dihadiri Wakil Gubernur Seno Aji, Danrem 091/ASN Brigjen Anggara Sitompul, Sekda Sri Wahyuni, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan para kepala OPD Pemprov Kaltim. Acara juga dirangkai dengan pertemuan dengan Ulama Peduli Inflasi.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Seruan Bersama tentang Bijak Belanja dan Berjualan Kepada Masyarakat Provinsi Kaltim Selama Bulan Suci Ramadan 1446 H/2025 M.

Seruan Bersama ditandatangani Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Widi Budihartanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim H Abdul Khaliq dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltim. (sul/her/adpimprovkaltim)