Gubernur Rudy Terima Kunjungan Kanwil Dirjen Pembendaharaan Kaltim

---

Mengawali giatnya Rabu 16 April 2025 pagi, Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas'ud (Harum) menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim Muhammad Syaibani, di Ruang Rapat Gubernur Kaltim.

Hadir mendampingi Kepala BPKAD Kaltim Muzakkir, Kepala KPPN Samarinda Hariyanto, Kabid PPA 1 Kanwil DJPb Kaltim Gunawan Supriyanto, Kabid PPA 2 Kanwil DJPb Kaltim Wahyu Musukhal, Kasi PPA 1 Stepanus Kukuh, Kasi PPA 2 Subandi, serta staf Kanwil DJPb Kaltim Ahmad Inzil Anwar.

Gubernur Harum berterimakasih dan apresiasi kinerja jajaran Kementerian Keuangan di daerah, khususnya Kanwil DJPb dalam tupoksinya untuk penyaluran APBN dan pertanggung jawaban penyaluran APBN di Kaltim, terlebih dana transfer daerah.

"Kaltim ini luar biasa Pak Kanwil. Kita transfer Rp700 triliun, tapi negara kirim kesini hanya Rp100 triliun," ucapnya, setelah mendengar paparan Kakanwil DJPb Provinsi Kaltim.

Dana transfer sebesar Rp100 triliun itu pun lanjutnya, tidak sepenuhnya turun ke pemerintah daerah, tetapi masuk ke kementerian dan lembaga di Kaltim.

Kebijakan ini menurut dia, sangat tidak balance jika dibandingkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang terjadi dengan devisa negara yang dihasilkan Benua Etam.

"Selayaknya, duitnya masuk daerah dulu, baru lah daerah membagi ke pusat. Jangan hanya pusat membagi ke sini. Sudah terlambat dan kurang lagi," bebernya setengah bercanda.

Orang nomor satu Benua Etam ini pun mengaku sangat setuju ketika negara memberlakukan subsidi dari daerah-daerah kaya sumber daya alam kepada daerah-daerah minus.

Dia menyebutkan dana transfer daerah dari Rp3.600 triliun, namun kembali ke daerah hanya Rp900 triliun, sedangkan dana Rp2.500 triliun turunnya ke kementerian dan lembaga.

"Kita untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat saja sulit terpenuhi," tegasnya.

Seperti membangun infrastruktur (jalan) akses antar dan dalam daerah di kabupaten juga kota.

"Jalan-jalan di pelosok kabupaten banyak yang rusak, tidak bisa dilintasi. Tidak sedikit desa-desa terisolir, seperti Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Paser dan Berau, Kutai Kartanegara juga Penajam Paser Utara lokasi Ibu Kota Nusantara," jelasnya.

Termasuk memenuhi kecukupan elektrifikasi bagi masyarakat yang tersebar di 841 desa se Kaltim.

"Rasio elektrifikasi kita dihitung PLN hampir 99 persen. Kenyataanya ratusan desa kita gelap, belum teraliri listrik," sebutnya.

Belum lagi masalah yang menyelimuti pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas.

"Rasio pendidikan anak-anak kita baru 12 persen yang pendidikan perguruan tinggi tahun," ungkapnya.

Puncak permasalahannya, menurut Gubernur Harum adalah banyaknya kebijakan pusat (Permen/Kepmen) dan ditariknya kewenangan daerah ke pusat.

"Kita disuruh mandiri, tapi tidak diberi kewenangan. Ini akarnya, sehingga daerah tidak bisa mengatur wilayahnya sendiri," pungkasnya.

Kepala Kanwil DJPb Kaltim Muhammad Syaibani menyebutkan dana transfer ke Kalimantan Timur pada 2024 mencapai Rp93,54 triliun, terbagi kementerian/lembaga Rp51,61 triliun dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) Rp42,24 triliun.

""Kalau tahun lalu hampir Rp100 triliun, tahun ini Kaltim turun Rp55,41 triliun," ujarnya.

Belanja negara di Kalimantan Timur, katanya, dipengaruhi pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) dan TKD (tranfer ke daerah) yang berfluktuasi seiring harga komoditas batu bara.

"Tahun 2020 sebesar Rp32,26 triliun, lanjut 2021 sekitar Rp30,30 triliun, pada 2022 naik Rp54,36 triliun dan 2023 mencapai Rp87,40 triliun," rincinya.(yans/ky/adpimprovkaltim)