Gubernur Segera Kaji Solusi Terbaik untuk SHM Warga Perumahan Korpri Loa Bakung

Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas'ud (Harum) menerima audiensi Perkumpulan Warga Loa Bakung Peduli di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Senin 18 Mei 2026. Perwakilan warga Perumahan Korpri Loa Bakung itu datang untuk menyampaikan kesulitan mereka mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) meski sudah menempati rumah mereka sejak 35 tahun lalu.

Setelah mendengarkan keluhan yang disampaikan perwakilan warga, Neneng Herawati dan Nason Nadeak, Gubernur Harum menegaskan akan segera melakukan kajian untuk mendapatkan solusi terbaik.

Penyelesaian masalah Perumahan Korpri Loa Bakung ini diakui Gubernur memerlukan kebijakan, namun harus tetap dalam koridor aturan yang berlaku.

"Saya setuju diskresi, tapi Gubernur tidak boleh mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan hukum dan regulasi," tegas Gubernur.

Selanjutnya, Gubernur Harum minta Biro Hukum dan BPKAD segera berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri untuk menemukan regulasi yang bisa menjadi solusi terbaik bagi warga.

Usai pertemuan, Gubernur Harum menemui ratusan warga Perumahan Korpri Loa Bakung yang sudah menunggu di halaman Kantor Gubernur Kaltim.

"Kami sudah berdiskusi dengan 15 perwakilan warga. Sesegera mungkin kami akan berkonsultasi dengan Kemendagri dan Kejaksaan Tinggi agar warga bisa segera mendapatkan haknya. Dari HGB menjadi SHM," tegas Gubernur.

Ratusan warga tersebut sudah melunasi bangunan rumah, namun tanah perumahan tersebut merupakan aset Pemprov Kaltim. Di sisi lain, regulasi tidak memperbolehkan lahan Pemprov Kaltim tersebut dihibahkan.

"Mohon doa agar semua prosesnya berjalan lancar. Saya yakin akan segera ada solusi. Mohon berikan waktu untuk kami bekerja," tutup Gubernur.

Sementara perwakilan warga, Neneng Herawati bersyukur aspirasi mereka bisa langsung diakomodasi oleh Gubernur Harum. Neneng memaklumi proses ini tidak mudah dan memerlukan waktu karena koordinasi masih harus dilakukan dengan Kejaksaan Tinggi, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri.

"Nanti saya dan tim akan setiap saat menanyakan perkembangannya kepada Bapak Gubernur. Jadi sekarang kita kembali ke rumah masing-masing. Tetap damai dan jangan ganggu hak pengguna jalan lainnya," pekik Neneng.

Turut mendampingi Gubernur, Sekda Kaltim Sri Wahyuni dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov Kaltim. (sul/yans/adpimprovkaltim)