Irjen Kemendagri Evaluasi Kinerja Pj Gubernur Akmal : Secara Umum Kinerja Kita Bagus

JAKARTA – Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap kinerja para penjabat kepala daerah di Indonesia. Evaluasi dilakukan terhadap kinerja penjabat gubernur setelah triwulan kedua mereka menjabat.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menjadi salah satu kepala daerah yang dievaluasi. Akmal sendiri dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kementerian Dalam Negeri pada 2 Oktober 2023 atau genap enam bulan lalu.
"Alhamdulillah kita sudah mengikuti evaluasi triwulan kedua. Secara umum cukup bagus. Hampir semua indikator naik. Baik kesehatan, pendapatan, juga pelayanan publik,” jelas Akmal Malik usai mengikuti Rapat Penilaian Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan II di Ruang Serbaguna lantai 8 Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (1/4/2024).
Di depan tim evaluator dari Itjen Kemendagri, Pj Gubernur Akmal Malik memaparkan capaian kinerja Kaltim mulai aspek pemerintahan, kesehatan, penanganan stunting, pelayanan publik, penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, perizinan, penyerapan anggaran, data desa presisi, ketahanan pangan, penanganan pengangguran hingga penyusunan rencana pembangunan (blue print) zona penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Akmal melaporkan per tahun 2023 Kaltim telah memiliki 59 rumah sakit yang tersebar di 10 kabupaten/kota, dengan rasio tempat tidur per 1000 penduduk sebesar 1,75. Kabupaten yang memerlukan perhatian terkait rasio tempat tidur ini adalah Kutai Kartanegara dan PPU. Rasio tempat tidur di dua kabupaten itu masih di bawah 1.
Kaltim memiliki beberapa layanan unggulan antara lain pelayanan jantung, kanker, stroke, uronefrologi, gastrohepatologi di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Kemudian pelayanan kanker terpadu dan thalassemia di RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan.
“Fasilitasnya tidak kalah dengan rumah sakit di Pulau Jawa,” bangga Akmal.
Pemprov Kaltim juga terus melakukan berbagai upaya di bidang Kesehatan. Antara lain pengembangan tiga rumah sakit, kelanjutan pembangunan satu rumah sakit dan pemberian beasiswa bagi dokter umum menjadi dokter spesialis. Selain itu juga dilakukan upaya pemenuhan rasio tempat tidur di beberapa pembangunan rumah sakit di PPU, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.
Upaya ini sedikit banyak berpengaruh positif terhadap capaian usia harapan hidup di Kaltim yang terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2023 pada angka 74,72 tahun atau berada di atas capaian nasional.
Upaya lain yang dilakukan adalah beasiswa pendidikan bagi dokter umum menjadi dokter spesialis, rekruitmen tenaga medis dan kesehatan, pembukaan Fakultas Kedokteran di Universitas Balikpapan, serta penyediaan tambahan dokter spesialis di Mahulu.
Tak kalah menarik adalah soal stunting. Jumlah balita stunting di Kaltim pada Februari 2024 sebanyak 17.726 jiwa atau 14,49% berdasarkan data e-PPBGM. Angka ini juga lebih baik dari tahun 2023 sebesar 18,45%. Sebarannya paling banyak ada di Kutai Kartanegara 5.076 jiwa, Samarinda sebanyak 2.224 jiwa dan Balikpapan 2.182 jiwa.
“Anggaran penanganan stunting pada APBD 2024 ini sebesar Rp175,83 miliar yang secara multisektor dilaksanakan oleh 6 SKPD pada 24 sub kegiatan,” ungkap Akmal.
Berdasarkan data SSGI, angka prevalensi stunting di Kaltim di tahun 2023 turun menjadi 22,9% dibandingkan tahun 2022 sebesar 23,9%. Terdapat penurunan 1%.
Pada Januari sampai dengan Februari 2024 telah diberikan 14 jenis penanganan intervensi terhadap 1.547 balita stunting. Pemprov juga telah melakukan upaya spesifik penanganan stunting meliputi aktivasi 50 posyandu, peningkatan kapasitas 250 kader posyandu, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri sebanyak 188.129 siswa, melakukan kegiatan aksi bergizi di sekolah sebagai sarana edukasi dan peningkatan cakupan konsumsi TTD pada remaja putri, peningkatan konsumsi tablet tambah darah (TTD) lebih dari >50%, serta melakukan pelatihan teknis terkait konseling pemberian makanan bayi anak,
konseling menyusui, dan edukasi gizi. Selain itu masih banyak lagi upaya melalui program pelayanan KB.
Pj Gubernur Akmal Malik juga melaporkan nilai pelayanan publik di Kaltim berdasarkan data yang dihasilkan dari evaluasi Ombudsman maupun evaluasi Kementerian PANRB. Hasilnya, semua menunjukkan angka yang baik.
Berdasarkan evaluasi Ombudsman, nilai kepatuhan terhadap pelayanan publik di Kaltim telah mencapai angka 91,08 di tahun 2023 atau naik signifikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 77,23. Sementara untuk Indeks Layanan Publik dari Kementerian PANRB, Kaltim telah mencapai angka 4,00 sejak tahun 2022 dan berlanjut hingga tahun 2023.
“Pencapaian baik di bidang layanan publik ini dipengaruhi oleh adanya SOP dan standar pelayanan yang dilaksanakan oleh SKPD. Jumlah SOP yang diterbitkan di tahun 2023 sebanyak 5.895 SOP dan akan terus ditingkatkan di tahun 2024,” beber Akmal.
“Selain itu, juga terdapat sistem perizinan yang terintegrasi sebanyak 49 dengan SKPD teknis,” sambungnya.
Fokus lain yang juga dipaparkan Pj Gubernur Akmal Malik terkait penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Dijelaskan, jumlah dan persentase penduduk miskin Kaltim pada kurun waktu 5 tahun (2019-2023) berfluktuasi dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan jumlah 231.080 jiwa atau 6,11 persen. Persentase penduduk miskin ekstrem Kaltim pada tahun 2022 dan 2023 lebih baik atau berada di bawah kondisi nasional dengan jumlah 3.910 jiwa atau 0,10 persen.
“Anggaran penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2024 ini sebesar Rp845,97 miliar yang secara multisektor dilaksanakan oleh 10 SKPD pada 115 sub kegiatan,” ungkap Akmal yang juga menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu.
Akmal mengakui memang ada beberapa catatan yang disampaikan oleh tim evaluator. Contoh persoalan stunting. Kaltim diminta untuk membuat neraca penanganan stunting, kemudian menyiapkan regulasi berupa peraturan gubernur (pergub).
"Tadi juga diminta menyelesaikan persoalan penyediaan air lintas kabupaten,” tambah Akmal.
Menurutnya, evaluasi ini sangat bagus untuk membangun hubungan baik antara pusat dan daerah. Evaluasi sangat baik agar daerah bisa terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu.
"Sekretaris Daerah Kaltim (Sri Wahyuni) juga menyampaikan banyak hal dan mereka mengapresiasi. Secara umum kinerja kita bagus," bangga Akmal lagi.
Saat evaluasi tersebut, Pj Gubernur Akmal Malik didampingi Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ismiati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yusliando, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Irhamsyah, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur M Irfan Prananta dan Tenaga Ahli Pj Gubernur Kaltim Emeralda Ayu Kesuma. (ayu/sul/ky/adpimprov kaltim)