Kaltim Kejar Kemandirian Dokter Spesialis, IDI Diminta Jadi Motor Pemerataan Layanan Kesehatan

Kalimantan Timur tidak ingin pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya melahirkan kemajuan di kawasan ibu kota baru. Pertumbuhan IKN harus ikut mengangkat kualitas layanan kesehatan hingga ke pelosok Benua Etam.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pun mendorong Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kaltim mengambil peran lebih besar, terutama dalam menjawab persoalan klasik, keterbatasan dokter dan dokter spesialis serta ketimpangan akses layanan kesehatan.

Pesan itu disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas'ud (Harum) saat hadir dalam pelantikan Pengurus IDI Wilayah Kaltim Masa Bakti 2025–2028, Sabtu (29/8/2026) di IKN. Tema yang diusung yakni “Bersinergi Membangun Kesehatan Kaltim dan IKN melalui Profesionalisme, Etika, dan Perlindungan Hukum Kedokteran.”

Gubernur menilai kehadiran IKN menjadi momentum untuk membenahi kapasitas kesehatan daerah secara menyeluruh. Namun, pembangunan kawasan IKN tidak boleh menciptakan kesenjangan baru antara pusat pertumbuhan dengan daerah lain di Kaltim.

“IKN harus menjadi momentum yang turut mengangkat kualitas kesehatan masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Gubernur Harum.

Tantangannya tidak kecil. Dengan wilayah Kaltim yang luas dan kondisi geografis yang beragam, akses layanan kesehatan belum sepenuhnya merata. Persoalan ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, juga masih menjadi pekerjaan besar.

Karena itu, IDI didorong memperkuat jejaring rumah sakit dan fasilitas kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis, sekaligus ikut memastikan layanan kesehatan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.

Upaya membangun kemandirian kesehatan juga diarahkan melalui sektor pendidikan.
Pemprov Kaltim menempatkan Gratispol Pendidikan sebagai salah satu instrumen untuk mencetak SDM kesehatan dari daerah sendiri. Program tersebut membuka kesempatan pendidikan hingga jenjang S1 sampai S3, termasuk pendidikan kedokteran dan dokter spesialis.

Targetnya jelas, dalam lima tahun ke depan, Kaltim diharapkan semakin mandiri memenuhi kebutuhan dokter spesialis.
Artinya, persoalan kekurangan dokter spesialis tidak hanya diselesaikan dengan mendatangkan tenaga medis dari luar daerah, tetapi dengan mencetak dan menyiapkan putra-putri Kaltim sendiri.

Di titik ini, IDI diminta tidak sekadar menjadi organisasi profesi, tetapi ikut menjadi mentor bagi calon dokter maupun peserta pendidikan dokter spesialis.

Di sisi pelayanan, Pemprov Kaltim juga mengandalkan Gratispol Kesehatan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar melalui JKN dan dukungan Jamkesda pada fasilitas kesehatan yang ditetapkan.

Program tersebut membutuhkan keterlibatan dokter secara langsung. IDI diharapkan ikut memperkuat sosialisasi, edukasi kesehatan, skrining, deteksi dini, hingga peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Anggota Komisi VI DPR RI Hj Sarifah Suraidah Harum, Deputi Otorita IKN Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Alimuddin.

IDI Wilayah Kaltim masa bakti 2025-2028 dipimpin Mansyah dengan Ketua Dewan Pakar H Andi Sofyan Hasdam. (sul/yans/adpimprovkaltim)