Kawal Peran Bank Daerah untuk Pembangunan Kaltim, Komisi II DPR RI Pantau Langsung Kinerja BUMD

BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap bank daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Pertemuan berlangsung di Harum Resort Balikpapan, Kamis (22/1/2026).

Kunjungan kerja difokuskan pada pengawasan dan pendalaman peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara (Bankaltimtara) dalam mendorong perputaran ekonomi daerah, penguatan layanan perbankan, serta optimalisasi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur. Dalam pertemuan itu, Bankaltimtara memaparkan rangkuman jawaban atas 13 pertanyaan yang telah disampaikan Komisi II DPR RI, yang kemudian dirangkum ke dalam lima pokok pembahasan utama.

Pembahasan meliputi peran Bankaltimtara dalam mendukung perputaran uang di daerah, penerapan digitalisasi dan inovasi layanan perbankan, jangkauan pelayanan pada dua provinsi (Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara) hingga tingkat kabupaten dan kecamatan, pengembangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan perbankan, serta pengelolaan modal dan kinerja keuangan bank dari tahun ke tahun. Selain itu, Bankaltimtara juga meminta masukan dari Komisi II DPR RI terkait langkah strategis pengelolaan modal agar dapat menghasilkan keuntungan yang optimal dan berdampak langsung bagi daerah.

Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas'ud (Harum) menyampaikan apresiasi dan sambutan hangat atas kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kaltim. Ia berharap kunjungan ini dapat memperkuat peran bank daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik kehadiran Komisi II DPR RI. Bahkan kami berharap ke depan seluruh komisi di DPR RI dapat berkunjung ke Kaltim untuk melihat langsung dinamika dan potensi daerah,” ujar Gubernur Harum.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan hasil pertemuan ini diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif, khususnya dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di tengah kondisi ekonomi yang sedang menghadapi tantangan.

“Bankaltimtara telah menyampaikan gambaran kondisi ekonomi yang sedang kita hadapi. Kami menyadari bahwa situasi ekonomi saat ini tidak sepenuhnya ideal dan tentu berdampak pada daerah. Karena itu, kami sangat mengharapkan masukan yang membangun dari Komisi II DPR RI, terutama terkait peningkatan pendapatan daerah,” lanjut Harum.

Gubernur juga menambahkan Pemerintah Provinsi Kaltim tidak dapat sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pusat yang jumlahnya terbatas. Namun demikian, dana bagi hasil tetap menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dikelola secara optimal agar perekonomian daerah tetap tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebelumnya, rombongan Komisi II DPR RI tiba melalui VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan yang disambut langsung Gubernur Harum dan Wakil Gubernur Seno Aji, didampingi jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim.

Kedatangan para legislator Senayan ini disambut hangat dan penuh kekeluargaan, Gubernur Harum mengalungkan selendang manik khas Benua Etam kepada rombongan Komisi II DPR RI sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan adat daerah.(evie/yans/adpimprovkaltim)