Menko Muhadjir Pimpin Rakor di IKN. Akmal : Jangan Sampai Ada Disparitas IKN dan Daerah Penyangga

---

SEPAKU - Setelah Presiden Joko Widodo perdana berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) akhir Juli lalu, hari ini giliran Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Menko PMK Muhadjir Effendy hadir untuk memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Ibu Kota Nusantara (IKN). Rakor digelar di Kantor Kemenko PMK Ibu Kota Nusantara, Rabu (28/8/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik hadir mengikuti rakor yang diikuti perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim itu.

Saat mendapat kesempatan memaparkan kondisi Kaltim sebagai kawasan penyangga IKN, Pj Gubernur Akmal Malik tak ragu menguraikan hal-hal kritis.

"Mohon maaf Pak Menko, saya langsung to the point, maklum sudah dua tahun saya di lapangan, tidak seperti Dirjen Otda lagi, sudah terpengaruh patolog daerah," canda Pj Gubernur Akmal Malik disambut tawa Menko Muhadjir Effendy dan peserta rakor lainnya.

Akmal lantas mengungkapkan pesan Mensesneg Pratikno beberapa saat sebelum penugasannya sebagai Penjabat Gubernur Kaltim, Oktober 2023 lalu.

"Tolong optimalkan jangan sampai terjadi disparitas, jangan sampai terjadi kesenjangan pelayanan publik dan kesejahteraan antara warga IKN dan kawasan penyangga," tegas Akmal meneruskan pesan Mensesneg Pratikno.

Oleh karena itu, pada masa transisi ini sinergi, kolaborasi dan komunikasi pusat dan daerah harus dilakukan lebih matang lagi agar intervensi yang akan dilakukan benar-benar terarah dan tepat sasaran.

Akmal lalu memberi contoh Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang dominasi pemanfaatan lahannya adalah sawit. Pemerintah harus memfokuskan pembangunan pada hal-hal yang berkaitan dengan sawit. Misal infrastruktur pendukung sawit, sakit yang terjadi di sekitar sawit dan lain sebagainya. Suka tidak suka, pembangunan SDM Sepaku juga harus bersinggungan dengan sawit.

Ia juga mengungkapkan fakta lain tentang Sepaku yang berada tak jauh dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Faktanya sebagian besar IPM-nya rendah. Terbesar di sekitar Sepaku. Di sekeliling IKN, IPM-nya rendah. Artinya, langkah-langkah koordinasi peningkatan SDM menjadi sebuah keniscayaan," sebut Akmal.

"Butuh langkah-langkah yang tidak mudah. Butuh intervensi yang tidak biasa," tambah Akmal.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga mengupas tentang pentingnya akurasi pemanfaatan anggaran baik di daerah maupun pusat untuk intervensi pembangunan SDM buffer zone IKN.

"Sedikit uang yang kita punya harus maksimal dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia," tandanya.

"Jangan sampai sudah dananya kecil, treatment-nya tidak tepat pula," tegas Akmal.

Akmal bersyukur karena pemimpin Kaltim terdahulu, mantan Gubernur Awang Faroek Ishak dan mantan Gubernur Isran Noor memiliki atensi besar terhadap pembangunan SDM. Salah satunya dengan kebijakan Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) yang disalurkan dalam bentuk BKT Tuntas dan Stimulan. Total beasiswa disalurkan bahkan sudah mencapai Rp1,2 triliun dengan sekitar 393.000 penerima se-Kaltim.

Menurutnya, ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pasalnya, jika pembangunan SDM tidak diintervensi dengan tepat, maka akan jadi permasalahan besar di masa depan

"Jangan kita hanya menyelesaikan persoalan tanah, tapi soal SDM ini juga sangat penting," tutup Akmal.

Saat pemaparan, Pj Gubernur Akmal Malik juga menampilkan data presisi untuk beberapa kelurahan di Sepaku.
Data detail ini sangat penting agar intervensi pusat dan daerah tepat sasaran.

Merespons paparan Pj Gubernur Akmal Malik, Menko Muhadjir Effendy berterima kasih dan memberi apresiasi.

Menko Muhadjir mengatakan bila saat ini pihaknya sedang melakukan belanja masalah untuk melakukan pemetaan selanjutnya.

"Tentu bukan hanya peta geospasial, tapi juga budaya, komposisi penduduk, aspirasi yang berkembang di sekitar IKN dan lain-lain. Semua harus diinventarisir sedemikian rupa, kita rekonstruksi untuk dijadikan dasar penyusunan langkah dan keputusan ke depan," jawab Muhadjir. (sul/ky/adpimprov kaltim)