Pelatihan PAKU Integritas Penting untuk Memperkuat Budaya Antikorupsi dan Menjaga Integritas Keluarga

JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Seno Aji menegaskan bahwa Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran strategis dalam memperkuat pemahaman penyelenggara negara mengenai batasan tindakan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Menurut Seno Aji, pelatihan tersebut tidak hanya memberikan penguatan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya menjaga integritas dalam kehidupan pribadi dan keluarga.

“Pelatihan ini sangat penting agar kita mengetahui apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan. Selain itu, kegiatan ini juga membantu menjaga nama baik keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Seno Aji di sela-sela Pelatihan PAKU Integritas Tahun 2026 di Auditorium 2 Pusdiklat Kepemimpinan LAN RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Seno menjelaskan bahwa keterlibatan pasangan dalam pelatihan tersebut menjadi nilai tambah yang penting. Istri wakil gubernur maupun pasangan ketua DPRD provinsi turut mengikuti materi untuk memahami prinsip-prinsip integritas, termasuk penggunaan fasilitas dan barang milik negara yang dapat menjadi area rawan pelanggaran apabila tidak dipahami dengan baik.

Menurutnya, pemahaman yang dibangun secara bersama antara penyelenggara negara dan keluarga merupakan langkah preventif untuk mencegah praktik yang berpotensi masuk ke dalam ranah korupsi.

Wakil Gubernur Kaltim juga menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan PAKU Integritas dan berharap cakupan peserta dapat diperluas pada masa mendatang.

“Ke depan, kami berharap pelatihan serupa tidak hanya diikuti oleh wakil gubernur dan ketua DPRD, tetapi juga melibatkan gubernur, bupati, wali kota, beserta pasangan masing-masing,” tandasnya.

Seno menilai PAKU Integritas memiliki nilai strategis bagi para wakil gubernur maupun ketua DPRD dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab.

Menurutnya, pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk terus memperkuat budaya integritas di lingkungan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Usai sesi pemaparan materi dari unsur KPK, seluruh peserta melanjutkan rangkaian Pelatihan PAKU Integritas di Gedung Merah Putih KPK RI hingga penutupan kegiatan. (mar/her/adpimorovkaltim)