Pemerintahan Pertama di Indonesia Ternyata Ada di Kaltim

---

SAMARINDA - Kalimantan Timur adalah provinsi yang memiliki sejarah pemerintahan pertama di Indonesia. Kerajaan pertama di Indonesia, tercatat dalam sejarah berada di Kalimantan Timur dengan nama Kerjaan Kutai dengan raja pertamanya, Kudungga. Sejarah ini tertuang dalam tujuh prasasti yupa yang ditemukan di Muara Kaman, Kutai Kartanegara.

Ihwal sejarah ini disampaikan Sekda Kaltim Sri Wahyuni kala mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Tahun 2024 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas RI) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin 10 Juni 2024.

"Ibu Kota Nusantara ditetapkan di Benua Etam, bagi kami seperti pendulum yang bergerak kembali," kisahnya.

Selain itu, di abad ini pula membuktikan kebesaran bangsa Indonesia mengenal literasi dan keluar dari zaman pra sejarah.

"Ini dibuktikan dengan prasasti tujuh yupa dalam huruf palawa mencatatkan kebesaran Sang Maha Raja Mulawarman telah mengurbankan 20 ribu ekor sapi," ungkap Sri Wahyuni.

Sejarah lainnya, ditemukan peradaban tua manusia tinggal di dalam gua (tapak tangan) yang ada di Kutai Timur yang usianya ratusan ribu tahun.

"Berarti Kaltim sejak dulu jadi tempat hunian. Artinya, Kaltim memang memiliki prospek bagus untuk hidup," sambungnya.

Dalam kesempatan ini, Sekda Sri memaparkan potensi Kaltim dari perspektif sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan dan sosial, seni budaya serta wisata.

Ia pun menjelaskan upaya Kaltim mempersiapkan diri sebagai daerah penyangga sekaligus mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dimana dalam kapsul waktu ada tujuh cita-cita masyarakat Kaltim. Dan salah satu keinginan itu adalah 70 tahun nanti Kaltim menjadi ibu kota negara.

"Tapi kurang dari lima tahun, keinginan itu terwujud dan Ibu Kota Nusantara ditetapkan di Kalimantan Timur," pungkasnya.

Pendamping SSDN PPPRA LXVII Tahun 2024 Marsda TNI Andi Heru Wahyudi menjelaskan Lemhanas RI tahun ini menyelenggarakan dua pendidikan reguler angkatan, yakni PPPRA LXVI dan PPPRA LXVII yang diselenggarakan selama tujuh bulan.

"Salah satu program utamanya adalah Studi Strategis Dalam Negeri yang saat ini sedang dilaksanakan," ujarnya.

SSDN merupakan kegiatan praktik lapangan berupa kunjungan studi dengan orientasi peningkatan kemampuan analisis terhadap berbagai permasalahan di daerah.

Kegiatan SSDN LXVII dilaksanakan selama 4 hari (10-13 Juni) di 4 provinsi secara bersamaan, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Banten.

"Praktek SSDN LXVII di Kaltim diikuti 25 peserta, terdiri TNI, Polri, ASN dan Non ASN," sebutnya.

Pertemuan diawali paparan Kepala Badan Pusat Statistik Kaltim Dr Yusniar Yuliana tentang Data dan Indikator Strategis Provinsi Kaltim, sekaligus menjawab secara umum atas pertanyaan peserta Studi Strategis Dalam Negeri PPPRA LXVII Tahun 2024.

Hadir pimpinan rombongan SSDN PPPRA LXVII Profesor Dr Hasan Effendi, Tenaga Ahli Lemhanas RI Mayjen TNI (Purn) Ahmad Yuliarto dan Laksamana TNI Eko Wahyono, jajaran Forkopimda Kaltim dan.pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, pimpinan instansi vertikal/kementerian/lembaga di Kaltim, Danlanal Balikpapan serta Danlanud Dhomber Balikpapan.