Pemprov Kaltim dan Unas Teken MoU Menyiapkan Bangunan Sosial Masyarakat Kaltim Masa Depan

JAKARTA - Pemprov Kaltim kembali menjalin kerja sama pendidikan dengan kalangan perguruan tinggi. Kerja sama ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Nasional (Unas) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Penandatangan dilakukan oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dengan Rektor Unas El Amry Bermawi Putra di Menara Unas Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2024).
Akmal menegaskan MoU tidak hanya penandatanganan di atas kertas. Tapi harus segera ada aksi nyata sebagai implementasi dari kerja sama tersebut.
Menurutnya, banyak kasus birokrasi selama ini kurang berjalan maksimal karena minimnya dukungan praktis dari perguruan tinggi.
"Kami tidak ingin sekadar MoU. Setelah ini saya minta langsung PKS (perjanjian kerja sama) riil," tegas Akmal.
Hal pertama yang perlu dilakukan dari kerja sama ini saran Akmal adalah tentang bagaimana memprediksi kultur metropolitan Kalimantan Timur di masa depan.
"Butuh kajian komprehensif untuk mempelajari Kaltim di masa depan. Teman-teman Unas mohon bantu kami untuk kajian dampak sosial dari perpindahan ibu kota negara," lanjut Akmal.
Kajian ini sangat penting, sebab bagaimana pun kata Akmal, Kaltim akan menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Akan banyak pergerakan orang yang mendekati IKN. Dan ketika orang-orang tidak bisa masuk ke IKN seluruhnya, maka mereka pasti akan menetap di daerah penyangga, Kaltim.
Jumlah penduduk Kaltim saat ini saja mencapai 4 juta jiwa. Tahun 2035 diprediksi jumlah penduduk Kaltim akan bertambah menjadi 5,5 juta. Dan tepat 100 tahun Indonesia pada 2045, jumlah penduduk Kaltim diperkirakan sudah mencapai 7,5 juta jiwa.
Kondisi ini dalam pandangan Akmal perlu dipelajari lebih jauh sebagai antisipasi bagi Kalimantan Timur untuk membangun daerahnya, termasuk sebagai dampak perpindahan ibu kota negara.
"Saya ingin mengajak Unas sebagai orang pusat. Kami Kaltim ingin belajar. Bagaimana menyiapkan bangunan sosial masyarakat yang baik di masa depan setelah adanya IKN," beber Akmal.
Satu hal yang menjadi kekhawatirannya terkait bangunan sosial masyarakat Kaltim masa depan. Sebab dari informasi yang ia terima, 80% kasus di Kaltim berasal dari masalah narkoba.
“Ini masalah kita. Karena narkoba mengalir ke daerah yang memiliki uang banyak. Kaltim provinsi tertinggi kedua PDRB secara nasional," ungkap Akmal.
Karena itu, tidak ada kata lain, yang harus dibangun ke depan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak.
Soal pembangunan sumber daya manusia ini, Akmal mengapresiasi para pemimpin Kaltim terdahulu. Dimana sepanjang lima tahun lalu saja, alokasi beasiswa yang dikucurkan mencapai total Rp1,2 triliun untuk ratusan ribu penerima.
“Perhatian kepala daerah di Kaltim sangat tinggi untuk Pembangunan SDM. Mulai dari Pak Awang hingga terakhir Pak Isran,” puji Akmal.
Rektor Unas El Amry Bermawi Putra berharap agar kerja sama ini bermanfaat bagi kedua pihak.
“Tentu kami ingin juga memberikan kontribusi konstruktif untuk pembangunan Kalimantan Timur masa depan. Kami akan mengawal implementatif dari kerja sama ini nantinya. Kolaborasi pendidikan dan praktis,” ucap El Amry Bermawi. (sul/ky/adpimprov kaltim)