Pemprov Kaltim Raih Anugerah Pandu Negeri 2024, Akmal : Harus Berdampak Penurunan Kemiskinan

---

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menerima Anugerah Pandu Negeri 2024 Kategori Umum Sebagai Pemerintah Daerah Dengan Kinerja dan Governansi Baik. Penghargaan ini digagas oleh Indonesian Institute of Public Governance (IIPG), sebuah organisasi nonpemerintah yang berdiri sejak 2017 dan fokus pada isu tata kelola pemerintahan.

Apresiasi diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang dinilai berprestasi dalam kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah.

"Kita apresiasi Indonesian Institute of Public Governance yang telah memberikan penganugerahan atas kinerja tata kelola pemerintahan kita," ucap Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima Anugerah Pandu Negeri 2024 di Ballroom Hotel Arya Duta Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Kriteria penilaian Anugerah Pandu Negeri 2024 terkait governansi (tata kelola) dan kinerja. Poin-poin penilaian antara lain meliputi raihan opini BPK RI,  pencegahan korupsi melalui data Korsupgah, PDRB, ratio PAD dan APBD, dan program inovasi daerah.

Tim juri juga melihat sejauh mana terobosan reformasi tata kelola pemerintahan sudah diterapkan di suatu daerah. Baik terkait transformasi sektor publik dan juga reformasi birokrasi, tata kelola bidang keuangan dan pemerintahan.

Para juri penilaian ini adalah figur-figur yang kredibel dan berintegritas seperti mantan Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo dan mantan Menteri Keuangan Mardiasmo.

"Kita berharap kinerja kita ke depan akan lebih baik lagi, khususnya dalam penanganan isu-isu strategis," tegas Akmal.

Akmal sangat sependapat dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas agar penghargaan hanya menjadi sekadar pajangan.

Penghargaan bukan sekadar tentang tata kelola yang baik,  tapi harus juga mendorong birokrasi yang berdampak dan mewujudkan birokrasi berdampak.

Yakni mampu menurunkan kemiskinan, meningkatkan investasi,
melakukan belanja produk dalam negeri dan penanganan inflasi, serta
menerapkan digitalisasi birokrasi pemerintah.

"Sangat sependapat. Membaiknya kinerja dan tata kelola pemerintahan harus berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi. Begitu pun dalam pengendalian inflasi dan isu lingkungan," tegas Akmal.

"Nanti kita akan coba kerja sama dengan IIPG untuk mempertajam indikator-indikator kinerja kita berbasis perjanjian kinerja daerah. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita," pungkasnya.

Ketua Dewan Penasehat IIPG yang juga mantan Wakil Presiden RI, Prof Budiono menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh penerima penghargaan.

"Para penerima penghargaan ini akan menjadi contoh bagi yang lain untuk bisa mencapai prestasi di bidang governansi dan kinerja. Penghargaan ini untuk memberi motivasi bagi yang lain," kata Boediono.

Acara juga dihadiri Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Ketua IIPG Rudiantara. (sul/ky/adpimprov kaltim)