Perusda BKS Diminta Optimalkan Eks Lahan Tambang

SAMARINDA - Salah satu perusahaan daerah milik Pemprov Kaltim yang sejatinya potensial bisa menghasilkan penerimaan daerah adalah Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS). Tapi sayang, perusda ini belum banyak mengoptimalkan potensi yang semestinya bisa dikembangkan.
“Pernah tidak terpikir, Perusda BKS ini menanam odot?” tanya Akmal kepada Plt Direksi Perusda BKS Jamiluddin, saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)
RUPS LB Tahun 2024 di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (19/10/2024). Odot adalah sejenis rumput yang biasanya ditanam untuk pakan di peternakan sapi.
Padahal kata Akmal, Perusda Pertambangan BKS potensial untuk melakukan berbagai upaya pengembangan bisnis di areal-areal eks lahan tambang. Misal untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
Jadi, tidak hanya terpaku pada pekerjaan menerima uang dari kerja sama dengan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) setiap tahunnya. Jika hanya menerima setoran rutin dari penjualan batu bara perusahaan kerja sama, tentu kerja perusahaan daerah menjadi sangat tidak optimal.
“Ini PR. Jangan sampai, perusda diisi orang-orang malah uangnya makin berkurang. Perusda jangan hanya menunggu uang MSJ,” kritik Akmal.
“BKS harus buat rencana bisnis yang inovatif untuk meningkatkan keuangan daerah dan membuka peluang kerja baru,” sarannya.
Untuk pengelolaan lahan eks tambang, Akmal meminta manajemen Perusda Pertambangan BKS yang sebentar lagi akan dipimpin oleh Nidya Listiyono, bekerja sama dengan masyarakat dan sekolah-sekolah.
Contoh sukses pola kerja sama juga sudah banyak dilakukan perusahaan tambang, seperti pengembangan miniranch di lahan eks tambang PT Multi Harapan Utama (MHU), di Kutai Kartanegara. Dimana, pengembangan tanaman rumput odot berkolaborasi dengan pengelolaan sapi, sehingga saling menguntungkan dan bernilai ekonomi tinggi.
Plt Direksi Perusda Pertambangan BKS Jamiluddin menjelaskan tahun lalu mereka berhasil meraih pendapatan sebesar Rp72 miliar dari total aset yang dimiliki Rp230 miliar. Sedangkan kontribusi untuk penerimaan daerah sekitar Rp20 miliar.
Sebelumnya, Pj Gubernur Akmal Malik juga hadir dalam RUPS PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kaltim. Pada momen ini, Pj Gubernur Akmal Malik menyetujui peningkatan kesejahteraan jajaran Jamkrida, mulai dari direktur utama, direksi, komisaris hingga staf pelaksana.
“Mereka ajukan kenaikan kesejahteraan 60%, saya bilang tidak. Kita mau lihat dulu kinerjanya, kan baru satu tahun diberikan penambahan modal Rp100 miliar. Tadi kita sepakati, kenaikan 25% (untuk dirut) dan yang lain menyesuaikan,” ungkap Akmal.
Peningkatan gaji jajaran Jamkrida diharapkan memacu peningkatan laba perusahaan, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Harus disesuaikan dengan seberapa besar kontribusi perusahaan daerah terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Selain menyetujui kenaikan pendapatan, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik juga meminta segera dibuat mekanisme atau sistem untuk pendapatan kinerja. Sistem ini diyakininya akan semakin memacu peningkatan kinerja jajaran manajemen perusahaan daerah.
“Kalau kinerjanya naik, maka naik pendapatan kinerjanya. Sebaliknya, kalau kinerja turun, pendapatan kinerjanya juga turun. Ini harus kita buat SOP-nya untuk semua perusda nanti,” sambung Akmal.
Tahun lalu PT Jamkrida Kaltim mendapat suntikan modal Pemprov Kaltim sebesar Rp100 miliar. Total aset mereka saat ini Rp158,8 miliar.
“Target laba kami awalnya Rp4,6 miliar. Di RKAP perubahan ini kami naikkan jadi Rp6 miliar. Saat ini sudah mencapai Rp5 miliar. Kami optimisi akhir tahun ini laba tembus Rp7 miliar,” yakin Direktur Utama PT Jamkrida Kaltim Agus Wahyudin.
Hadir dalam dua RUPS tersebut, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim Iwan Darmawan. (sul/ky/adpimprov kaltim)