JAKARTA - Secara khusus Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur mengikuti Penjurian Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat 9 Agustus 2024.
Apresiasi bagi penjabat kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) merupakan program kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group juga diikuti Provinsi Sulawesi Barat, Papua Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Bali.
Penjurian dilakukan oleh Sekretaris Itjen Kemendagri Ahmad Husin Tambunan, Staf Ahli Kementerian PANRB Jufri Rahman, Ketua Ombudsman Mukhommad Najih, Peneliti Senior BRIN Profesor Dr R Siti Zuhro dan Direktur Utama Tempo Arif Zulkifli.
"Berpenduduk hampir 4 juta jiwa, Kaltim memiliki wilayah 15,3 juta hektare dengan komposisi kawasan produksi 80 persen dan hutan lindung 20 persen," sebut Akmal Malik mengawali paparannya di hadapan dewan juri.
Meski hanya diberi waktu 10 menit paparan dan 10 menit tanya jawab, namun Akmal Malik tetap detail dan lugas menyampaikan materi.
Seperti posisi penting Kaltim sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN), ditambah potensi sumber daya alam yang masih berlimpah.
Selain itu, posisi kemiskinan ekstrem terendah di Indonesia, yakni hanya 0,1 persen.
"Pembangunan yang masif di Kaltim dan IKN mengakibatkan terus berkurangnya angka pengangguran terbuka," jelasnya.
Pelayanan kesehatan lebih optimal didukung 59 rumah sakit yang dibangun pemerintah dan rumah sakit swasta.
Juga penanganan stunting yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota didukung pihak perusahaan (341 perusahaan pemegang IUP) serta pemberdayaan masyarakat (posyandu).
"Angka Harapan Hidup kami tinggi di Indonesia hingga 74,72 tahun," sebutnya.
Pelayanan publik juga perizinan dilakukan melalui pendekatan digital, sehingga ada capaian SOP yang jelas di OPD-OPD Pemerintah Provinsi Kaltim.
"Saya bersyukur tidak lagi menandatangani apa pun. Semua sudah didelegasikan ke pimpinan perangkat daerah," tegasnya.
Selain rutin evaluasi kinerja juga evaluasi realisasi anggaran seluruh OPD per tiga bulan, termasuk kinerja BUMD.
"Serapan anggaran yang hanya 87 persen, terus meningkat hingga 93 persen dan target kami tahun ini minimal 95 persen," tutup Akmal Malik.
Termasuk menjawab pertanyaan juri terkait before and after dirinya memimpin Kalimantan Timur.
"Mindset harus diubah dari money follow function menjadi money follow solution. Itu kalau kita ingin uang kita, anggaran kita bermanfaat besar pada perubahan sosial dan tepat sasaran," pungkasnya.
Pj Gubernur Akmal Malik selama penjurian, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan Kepala Bappeda Kaltim H Yusliando.(yans/sul/ky/adpimprov kaltim)