Puji Kekompakan dan Kebersamaan Kepala Daerah se-Kaltim Terkait Pemberantasan Korupsi, Ketua KPK: Semangatnya Sama, Tinggal Implementasinya

Balikpapan – Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kaltim 2025 yang diinisiasi Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud melalui Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim mendapatkan apresiasi dari Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, yang hadir sekaligus menyampaikan materi Sharing Session “Memimpin dengan Integritas Membangun Daerah Tanpa Korupsi”, di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/9/2025).

“Ini adalah pertemuan yang menurut saya sangat-sangat bermanfaat. Saya bersyukur bisa hadir, diundang Pak Gubernur. Tadi saya sebut nama wali kota dan bupati, sedikit banyak absen lah. Ternyata hadir semua. Kita berikan aplaus. Luar biasa. Penghargaan kepada Pak Gubernur, karena beliau yang mengadakan melalui Inspektorat dan semua kepala daerah hadir,” kata Setyo Budiyanto.

“Biasanya di tempat lain itu jarang-jarang, tidak lengkap formasinya. Ada yang ke Jakarta lah, ada yang ke kecamatan lah, ada yang ada di dalam rumah lah, dan lain-lain. Tapi di sini semua hadir, bahkan bersama Ketua DPRD kabupaten/kota. Itu luar biasa. Artinya saya melihat bahwa dari sisi kekompakan, dari sisi kebersamaan dalam konteks pemberantasan korupsi ini, semangatnya sama. Tinggal tentu implementasinya, pelaksanaannya supaya bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Dalam sharing session, Setyo Budiyanto berbagi pengalaman sebagai sarana penyegaran sekaligus mengingatkan peserta rakor terkait upaya pemberantasan korupsi, dengan konteks pada pencegahan, bukan hanya penindakan.

Ketua KPK kembali mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar ucapan di panggung atau podium, tetapi harus benar-benar dilaksanakan oleh kepala daerah beserta jajarannya.

“Ini persoalan mentalitas, karena semua sudah tahu dan paham. Kita harus hindari sikap permisif atau pembiaran, intervensi, dan jangan memanfaatkan situasi serta keadaan,” kata Setyo Budiyanto.

Selain itu, Ketua KPK juga berpesan agar kabupaten/kota di Kalimantan Timur, khususnya kepala daerah, tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam komitmen pemberantasan korupsi. Mengingat Kaltim memiliki segalanya, yaitu letak strategis, sumber daya alam melimpah, luasan wilayah, dan sumber daya manusia. Namun, juga harus dilihat apakah semua itu sudah dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana pelayanan publiknya? Bagaimana perizinan? Bagaimana tata kelola pemerintahan? Apakah masih ada penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan? Semua ini harus dilihat sebagai bentuk monitoring dan evaluasi.

“Pak Gubernur sebagai nahkoda di provinsi tidak akan bisa berjalan sendirian tanpa dukungan dari wali kota dan bupati. Artinya kebersamaan adalah harga mati untuk menentukan arah pemerintah daerah ini mau ke mana,” pungkas Setyo Budiyanto. (her/ky/adpimprovkaltim)