LOMBOK BARAT – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Kalimantan Timur, Dr H Rudy Mas'ud, menghadiri Rapat Kerja Gubernur selaku Anggota APPSI di Ballroom Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
Dalam sambutannya, Harum, sapaan akrab Gubernur Kaltim menyampaikan rapat kerja merupakan salah satu program APPSI sebagai forum strategis bagi para gubernur untuk berbagi pengalaman, menyatukan pandangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan kondisi riil yang dihadapi pemerintah provinsi.
"APPSI harus menjadi organisasi yang mampu menghasilkan solusi, bukan sekadar menyampaikan aspirasi daerah," kata Harum.
Pada rapat kerja tersebut, APPSI mengangkat dua isu utama, yakni reformulasi kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis segmentasi dan supply chain sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, serta optimalisasi potensi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) guna memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
"Kedua isu ini berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal." tambah Harum.
Harum berharap Rakergub ini menjadi ruang diskusi untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang transformatif untuk bisa identifikasi masalah yang ada dan merumuskan solusi strategis secara bersama-sama.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan rasa bangga sekaligus kehormatan bisa menjadi tuan rumah Rakergub APPSI.
"Kita datang dari daerah yang berbeda-beda, namun dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama. Yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu mensejahterakan masyarakat," ujarnya.
Usai sambutan Ketua Umum APPSI dan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto secara resmi membuka Rapat Kerja Gubernur selaku Anggota APPSI. Pada kesempatan tersebut, Bima Arya juga menyampaikan arahan kepada seluruh peserta mengenai tantangan yang dihadapi oleh kepala daerah saat ini, termasuk faktor geopolitik, tanggung jawab terhadap kebijakan nasional, dan tantangan hukum.
"Disinilah pentingnya koordinasi antara gubernur dan kepala daerah lainnya serta perlunya pemimpin untuk terlibat langsung dalam program kerja," papar Bima Arya.
Rapat kerja dihadiri para gubernur dan perwakilan seluruh Indonesia, Forkopimda NTB, jajaran Dewan Pakar APPSI, Direktur Eksekutif APPSI, serta narasumber dari pejabat kementerian dan lembaga terkait. (al/yans/adpimprovkaltim)