SAMARINDA - Langkah cepat diambil Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk mengantisipasi potensi kerawanan konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 di Kaltim.
Pj Gubernur Akmal Malik memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pilkada Serentak Daerah dengan 2 Pasangan Calon (Paslon). Rakor ini digelar secara daring diikuti unsur Penjabat Sementara Bupati, Kapolres, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu dari Kabupaten Paser, Kutai Timur dan Berau.
“Jadi sudah dilakukan identifikasi awal untuk mengantisipasi terjadinya gesekan-gesekan khususnya pada kampanye akbar oleh dua paslon. Yaitu pada tanggal 23 November 2024,” kata Akmal Malik dari Tanjung Redeb, Berau.
Menurutnya, jika tidak ada kampanye akbar akan lebih baik. Tapi jika ada, maka dimohon kepada KPU, pemda dan aparat keamanan memastikan tidak ada kampanye akbar dari dua paslon pada satu titik lokasi yang sama. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya gesekan antara pendukung paslon.
Hal ini merujuk pada rencana kampanye akbar yang akan dilakukan paslon kepala daerah di Provinsi Kaltim, dimana kedua paslon mengajukan titik lokasi yang sama, yaitu di Gelora Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda.
“Lebih baik mengambil keputusan yang tidak disenangi oleh masing-masing paslon, daripada nanti masyarakat yang terkena dampaknya,” sebut Akmal.
Biasanya, lanjut Akmal, kampanye akbar akan mengerahkan massa secara besar-besaran dan tentu saja dibarengi dengan fanatisme yang berlebihan. Apalagi pemilihan gubernur Kaltim hanya akan diikuti dua calon alias head to head. Potensi gesekan pasti lebih besar.
Akmal menjelaskan, tahun ini merupakan pilkada serentak pertama di Indonesia. Maka diprediksi akan sulit mengerahkan aparat keamanan tambahan baik dari TNI maupun Polri, jika terjadi konflik atau gesekan antara pendukung paslon saat kampanye akbar yang waktunya bersamaan.
Mengantisipasi kemungkinan tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini meminta kepada pengelola Gelora Kadrie Oening untuk mengatur jadwal kampanye akbar paslon kepala daerah agar tidak bersamaan. Tentunya berkoordinasi dengan penyelenggara pilkada, yaitu KPU dan Bawaslu Provinsi Kaltim.
“Split waktunya, split tempatnya sejauh-jauhnya untuk menjaga pelaksanaan pilkada serentak ini berjalan dengan baik,” tegas Akmal Malik. Permintaan yang sama juga disampaikan Akmal kepada jajaran Pemkab dan Forkopimda Paser, Kutai Timur dan Berau. Di daerah-daerah tersebut akan terjadi head to head alias hanya dua pasangan calon.
“Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menjaga demokrasi di Kaltim berjalan dengan baik. Mari kita jaga Kaltim tetap aman dan kondusif,” pungkas Akmal.
Dari laporan yang disampaikan oleh Pjs Bupati, Kapolres, Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Kabupaten Paser, Berau dan Kutai Timur persiapan jelang pelaksanaan pilkada serentak berjalan baik dan lancar. (her/sul/ky/adpimprov kaltim)