Sebagai Wakil Pusat di Daerah, Gubernur Harus Mampu Jadi Orkestrator

SEPAKU - Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para gubernur se-Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024).
Saat sesi tanya jawab, Pj Gubernur Akmal Malik mengajukan pertanyaan dan usulan kepada Presiden Joko Widodo. Akmal mengusulkan agar dilakukan rapat koordinasi (rakor) semua kementerian di IKN setiap minggu.
Jadi, jika saat ini terdapat 34 kementerian di pusat, maka dalam satu tahun akan ada 34 kali rakor di IKN. Rakor mengundang para kepala dinas dan pejabat instansi terkait dari seluruh Indonesia.
Mendengar itu, Presiden Jokowi tersenyum dan menyebutnya sebagai gagasan yang cerdas.
"Itu gagasan bagus," puji Presiden.
Bila rencana ini bisa diwujudkan, maka setidaknya Kaltim akan mendapat banyak keuntungan. Sebagian tamu akan bermalam di Samarinda atau Balikpapan. Mereka juga akan menggunakan jasa transportasi dan membeli oleh-oleh khas Kaltim. UMKM pun akan ikut terdampak.
Presiden Jokowi lantas mengatakan sangat layak ekonomi Kaltim tumbuh 7,2%, sebab selain karena suntikan APBN melalui pembangunan IKN, mereka juga memiliki Pj Gubernur yang menurutnya sangat piawai mengundang uang datang ke daerah ini.
Usai pertemuan Pj Gubernur Akmal Malik mengaku sangat gembira karena Presiden Jokowi sangat mendukung ide yang ia kemukakan.
Tapi bagi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, terpenting lagi adalah menunaikan seluruh arahan Presiden Jokowi dari pertemuan tersebut.
Akmal menguraikan pesan pertama Presiden Jokowi agar para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mampu menyinkronkan seluruh kegiatan pusat di daerah.
"Selain itu, memastikan kabupaten dan kota fokus pada program unggulan/prioritas mereka," ungkap Akmal.
Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, para gubernur juga harus mampu mendorong agar semua daerah memiliki spesifikasi terkait rencana masa depan mereka.
Presiden kata Akmal, sangat berharap terbangun kolaborasi dan sinergi yang baik antara pusat dan daerah dalam menentukan program prioritas pembangunan ke depan.
"Para gubernur diharapkan mampu menjadi orkestrator pembangunan di daerah," lanjut Akmal.
Sebagai informasi, sebelum rapat khusus dengan para gubernur, bertempat di Istana Negara IKN, Presiden Jokowi juga mengundang seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia. Mereka dikumpulkan bersama para gubernur.
"Itulah tadi, mengapa para gubernur dan wali kota/bupati disatukan. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus bisa memastikan semua program di daerah itu sinkron dengan pusat," tutup Akmal.
Presiden Jokowi juga meminta para kepala daerah mendukung sukses pelaksanaan PON di Sumatera Utara dan Aceh.
Rapat bersama para gubernur ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. (sul/ky/adv)