Sekda Sri Terima Kunjungan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman

SAMARINDA-Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menerima kunjungan Konsul Kerja Sama Pembangunan, Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Mr Oliver Hoppe, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/6/2025).

Kunjungan kerja Mr Oliver Hoppe di Provinsi Kaltim dalam rangka kerja sama pembangunan GIZ-ProMangrovePeat, yang merupakan proyek kerja sama Pemerintah Republik Federal Jerman dengan Pemerintah Republik Indonesia, dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang kegiatannya difokuskan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Sekda Sri menjelaskan, sebelumnya Provinsi Kaltim sudah bekerja sama dengan Jerman pada berbagai kegiatan, salah satunya adalah perlindungan dan pengelolaan ekostem mangrove.

“Dari GIZ atau Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, diundang bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq bersama Pak Gubernur Kaltim untuk mengunjungi Desa Pela Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melihat langsung Pesut Mahakam, pada 3 Juli mendatang,” kata Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni juga mengatakan bahwa pergantian pemerintahan yang sekarang dengan pemerintahan yang sebelumnya, itu tidak mengurangi sedikit pun kerja sama dengan GIZ.

“Bahkan salah satu misi dari Pak Gubernur Kaltim, bagaimana membangun desa, karena daerah-daerah ekosistem yang konservasi ini kan ada di wilayah pedesaan,” tandasnya.

Kemudian, perwakilan Republik Federal Jerman juga menanyakan apakah ada dampak dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku.

“Kita sampaikan pembangunan IKN sangat berdampak sekali secara ekonomi bagi Provinsi Kaltim,” imbuh Sri.

Terakhir, Sri Wahyuni menjelaskan bagiamana upaya Pemprov Kaltim menyeimbangkan antara pembangunan dengan ekonomi dan lingkungan.

“Kita sampaikan semua, termasuk Pergub yang membatasi eksploitasi di kawasan yang merupakan daerah yang bernilai konservasi karbon tinggi, dan nilai itu tidak boleh dibabat. Salah satu kebijakan tersebut mungkin belum ada di tempat lain,” terang Sri Wahyuni.(mar/her/adpimprovkaltim)