Sosialisasi PSN PTPN, Pj Gubernur Minta Pemda Beri Relaksasi Pajak/Retribusi Bagi Pelaksana PSN

BALIKPAPAN - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik membuka Sosialisasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) terkait PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Group di Ballroom Hotel Grand Jatra Balikpapan, Selasa, 28 Mei 2024.
Atas nama Pemerintah, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan apresiasi kepada jajaran PTPN yang selama ini telah ikut berkontribusi membangun dan menumbuhkan ekonomi Kalimantan Timur.
"Saya berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai pelaksanaan proyek, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat kita tempuh bersama," harapnya.
Akmal mengakui PSN merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat perekonomian daerah.
Kalimantan Timur dengan potensi di sektor perkebunan kelapa sawit (PKS) memiliki peranan strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi nasional terutama penopang utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sinergi pemerintah daerah, BUMN dan pemangku kepentingan menjadi kunci sukses perkebunan di Kaltim dalam pelaksanaan PSN.
Karenanya, Akmal mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota memberikan ruang relaksasi pajak/retribusi bagi perusahaan (PTPN) yang melaksanakan PSN.
Meski tidak bisa dipungkiri, Dirjen Otda Kemendagri ini menyebut dalam jangka pendek akan berkurang pendapatan (penerimaan) pemerintah daerah dari sektor pajak/retribusi (PPhTB/BPHTB).
Namun pentingnya kebijakan ini sebagai stimulan agar terjadi percepatan pertumbuhan sektor perkebunan berdampak pada ekonomi nasional.
"Kaltim dengan PAD sekitar Rp11 triliun, tapi retribusi perkebunan kita hanya Rp27 miliar, kecil nilainya dan tidak signifikan," bebernya.
PTPN Group sebagai salah satu BUMN di sektor perkebunan, menurut Akmal, memegang peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditargetkan pemerintah.
"Sekali lagi, tolong beri ruang relaksasi bagi PTPN agar lebih optimal meningkatkan kinerja dan melaksanakan PSN di daerah," pintanya.
Pih Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Mauritis Panjaitan mengungkapkan dalam PSN sektor perkebunan terdapat beberapa agenda utama yang harus diwujudkan.
Di antaranya melakukan industrialisasi melalui hilirisasi untuk pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, serta dekarbonisasi untuk mempercepat west zero dan menangkap peluang ekonomi hijau.
"Mengembangkan infrastruktur untuk interkoneksi orang, barang dan informasi," ujarnya.

Sementara Direktur Manajemen Risiko PTPN III (Persero) M Arifin Firdaus mengungkapkan pihaknya berharap dukungan semua pihak di daerah, sehingga PSN PTPN dapat memberikan kontribusi positif secara nasional.
"Khususnya dalam ketahanan pangan dan energi nasional, serta pemerataan pembangunan dan kesejahteraan," ungkapnya.
Di wilayah Kalimantan untuk Regional V PTPN IV memiliki luas lahan 91.438 hektare (ha) tersebar di 148 titik meliputi Kalimantan Barat seluas 37.798 ha (108 titik), Kalimantan Selatan seluas 19.891 ha (19 titik), Kalimantan Barat seluas 7.970 ha (2 titik) dan Kalimantan Timur seluas 20.679 ha (19 titik).
"Salah satu PSN kami di Kalimantan adalah peremajaan tanaman sawit," tutup Arifin.
Sosialisasi menghadirkan Direktur Utama PTPN IV Iwan Peranginangin, Pit Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sunandar, Pih Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IV/ Tenaga Ahli Mentari ATR/BPN Periode 2020-2024 Ari Yuriwin dan Direktur Hubungan Kelembagaan PT Perkebunan Nusantara IV.
Tampak hadir jajaran Forkopimda Kaltim, para kepala daerah se-Kaltim, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, perwakilan pejabat daerah se-Kalimantan, pimpinan perangkat daeràh lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim dan pimpinan PBS/PBN se-Kalimantan. (yans/sul/ky/adpimprov kaltim)