SAMARINDA — Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Timur beraudiensi dan silaturahmi bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Senin (27/7/2026).
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim H Iwan Darmawan, yang menyampaikan maksud dan tujuan audiensi untuk melaporkan kinerja KDEKS Kaltim yang telah berjalan sejak 2023 hingga 2026, sekaligus menerima arahan dari Wagub Kaltim selaku Wakil Ketua/Ketua Harian KDEKS sekaligus Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah dalam struktur organisasi KDEKS Provinsi Kaltim.
Selanjutnya, Direktur Manajemen Eksekutif KDEKS Muhammad Edwin, memaparkan secara singkat profil KDEKS beserta kinerja dan capaiannya sejak 2023 hingga 2026. Edwin menyampaikan, berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025, Indonesia berhasil mempertahankan peringkat ke-3 dunia di sektor ekonomi syariah, dengan capaian ekspor produk halal pada 2024 yang mencapai USD 51,4 miliar serta total aset keuangan syariah nasional per Desember 2025 sebesar Rp3.131,02 triliun. Ia juga menjelaskan tonggak sejarah pembentukan KDEKS, mulai dari pendirian Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada 2016 hingga pengukuhan KDEKS Provinsi Kaltim periode 2023-2025 pada 4 Agustus 2023.
“Memasuki tahun 2026, perjalanan dilanjutkan dengan kepengurusan periode 2026-2029, mengingat pondasi utama sejak 2023-2025 sudah sangat baik sehingga kami akan meneruskannya guna meningkatkan sinergi dengan program yang baik untuk ekonomi masyarakat Kalimantan Timur.” Jelas Edwin.
Kemudian, Direktur Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah Prof. DR. Bambang Iswanto, menambahkan pada awal pembentukannya, KDEKS memang masih mencari bentuk karena belum memiliki rumusan arah strategis. Hal tersebut dievaluasi hingga melahirkan ekosistem bersama yang berjalan seperti saat ini.
“Di periode kedua, hasil evaluasi dari periode pertama adalah diperlukannya roadmap agar arah target sasaran di 2029 ada hal-hal yang terukur dan ditargetkan tercapai. Karena kita tidak punya alasan untuk tidak mencapai target pertumbuhan ekonomi syariah di Kaltim," ujarnya.
Menanggapi pemaparan tersebut, Wagub Seno Aji mengapresiasi capaian dan milestone yang telah ditorehkan KDEKS Provinsi Kaltim.
“Menurut kami karena dari milestone KDEKS ini sudah cukup membanggakan kita sebagai Provinsi Kaltim. Memang ini tidak terlepas dari perbankan syariah yang notabene semuanya kecuali Bankaltimtara yang sudah punya syariah sendiri, semuanya memiliki induk di Jakarta atau di pusat. Jadi memang tugas kita bersama untuk mensosialisasikan ke masyarakat Kaltim supaya tergerak untuk menabung di bank-bank syariah,” harap Seno.
Seno Aji menambahkan, masyarakat juga diharapkan dapat tertarik untuk berinvestasi maupun melakukan kegiatan ekonomi melalui bank syariah.
“Dari hasil yang sudah disampaikan Pak Edwin tadi ada hal menarik dari perkembangan KDEKS, terutama di bidang ekspor. Ada keuangan ekspor selama setahun ini hampir 60 miliar US Dollar. Andai kata nasional sudah sampai ke 60 miliar US Dollar. Artinya Kaltim seharusnya bisa mencontoh produk apa saja yang bisa diekspor sebagai produk halal di internasional," tambah Seno.
Menurutnya, KDEKS dapat berkolaborasi dengan HIPMI, Kadin, maupun pengusaha-pengusaha lokal dan UMKM, agar para pelaku usaha turut memperoleh fasilitas-fasilitas ekonomi syariah yang tengah dijalankan melalui KDEKS.
Ia juga berharap sertifikasi halal terhadap seluruh produk dapat terus dioptimalkan, sehingga masyarakat dan pelaku usaha memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal, mengingat sekitar 87 persen masyarakat Kaltim beragama Islam.
Pemerintah Provinsi Katlim lanjut Seno, mendukung penuh KDEKS agar Kaltim yang saat ini berada di peringkat ke-12 nasional dapat meningkat masuk tiga besar provinsi dengan capaian ekonomi dan keuangan syariah terbaik di Indonesia.
Turut hadir dalam audiensi jajaran Pemprov Kaltim, Direktur Direktorat Industri Produk Halal drh H Sumarsongko, Kepala Divisi Perbankan Syariah, Direktur Direktorat Keuangan Sosial Syariah Sumadi Buton, Direktur Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah dan Inkubasi Bisnis Syariah Ike Purnamasari, serta Direktur Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah Prof Dr Bambang Iswanto.(vie/yans/adpimprovkaltim)