Page 10 - Buku Praktis Keprotokolan

Buku Praktis Keprotokolan 10

Tata Tempat yang diatur dengan memperhatikan Jabatan/Kedudukan

ditentukan dengan urutan, berdasarkan Undang - Undang No.9 Tahun 2010,

Pasal 11

1. Bupati/Walikota

2. Wakil bupati/walikota

3. Mantan Bupati/walikota dan Mantan Wakil bupati/wakil walikota

4. Ketua DPRD kabupaten/walikota atau nama lainnya

5. Wakil ketua DPRD kabupaten/kota atau nama lainnya

6. Sekretaris daerah, komandan tertinggi TNI semua angkatan, kepala kepolisian,

ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di

kabupaten/kota

7. Pemimpin partai politik di kabupaten/kota yang memiliki wakil di DPRD

kabupaten/kota

8. Anggota DPRD kabupaten/kota atau nama lainnya

9. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat

kabupaten/kota

10. Asisten sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala badan tingkat kabupaten/kota,

kepala dinas tingkat kabupaten/kota, dan pejabat eselon II, kepala kantor

perwakilan Bank Indonesia di tingkat kabupaten, ketua KPU kabupaten/kota

11. Kepala instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis

instansi vertikal, komandan tertinggi TNI semua angkatan di kecamatan, dan

kepala kepolisian di kecamatan

12. Kepala bagian pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III

13. Lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV.

Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim